Kapolri Temukan Masuk Sekolah Inspektur Polisi Berbayar, Akan Beri Sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: via detiksumut)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa ia menemukan adanya pihak yang membayar untuk masuk ke Sekolah Inspektur Polisi (SIP). Ia menegaskan bahwa orang tersebut langsung dicoret dari SIP.

"Saya menerima SMS bahwa mereka masuk dengan membayar, baru terungkap saat kita membatasi, ternyata dari jalur instansi lain. Baru terungkap saat kita mencoret," kata Sigit saat menutup Rakernis SDM Polri di Batam, Jumat (17/3/2023).

Sigit mengingatkan seluruh SDM Polri untuk mengawasi lulusan SIP. Ia menegaskan bahwa ia tidak ingin ada perwira yang bekerja tidak teratur karena membayar saat proses pendidikan.

"Untuk lulusan SIP tahun lalu dan tahun ini, agar diawasi oleh dinasnya. Kita tidak ingin karena penerima seperti ini dinasnya terganggu, saya tidak ingin benar-benar seperti itu," ujarnya.

"Mari kita sampaikan kepada anggota agar jangan menganggap penting status dari bintara ke perwira hanya dengan membayar. Akhirnya, setelah itu, dinasnya terganggu dan tidak teratur. Saya tidak ingin kita kecolongan yang berakibat pada instansi," lanjut Sigit.

Ia juga berpesan agar anggota Polri lebih mengedepankan prestasi. Ia menjamin anggota Polri yang berprestasi akan mendapatkan reward atau penghargaan.

"Sampaikan kepada anggota yang penting berprestasi. Mana reward yang bisa digunakan untuk jabatan. Mana reward untuk prestasi, sehingga mereka berlomba-lomba. Jangan sampai menggunakan uang untuk membayar, sehingga saat dicoret, rugi sendiri. Mentalitas seperti itu harus diperbaiki ke depannya," ujarnya.

Sigit juga mengatakan bahwa ia telah meminta agar penerimaan calon anggota Polri diproses dengan tegas. Ia mengatakan bahwa sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) akan diberikan kepada anggota Polri yang menjadi calo penerimaan calon anggota Polri.

"Saya meminta agar lima orang calo yang ditemukan di Jawa Tengah kemarin diproses dengan hukuman yang tegas. Saya sudah memerintahkan kepada Kapolda Jateng dan Kabid Propam agar memberikan hukuman PTDH dan proses pidana. Pesan ini harus sampai ke luar agar tidak ada lagi yang main-main dengan masalah ini," tutup Sigit.

"Karena kita semua sudah serius. Kemudian, di luar sana masih ada yang bermain-main dan meremehkan apa yang telah kita lakukan. Bagaimana anggota Polri dan masyarakat masih percaya pada kita jika masih seperti ini," tambahnya.[]