 |
| Usman ID, Juru Bicara KPA wilayah Meureuhom Daya. (Foto: AJJN) |
Usman ID, yang juga anggota DPRK Aceh Jaya, mengatakan bahwa pada tahun 2022 sudah pernah diusulkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pengadaan lahan tersebut. Namun, anggaran itu dibatalkan karena banyak pertimbangan dan dikhawatirkan tidak terserap karena waktu pekerjaan saat itu sangat terbatas karena akhir tahun.
Oleh karena itu, KPA Wilayah Meureuhom Daya berharap Pemkab Aceh Jaya dapat menindaklanjuti dan memfasilitasi pembebasan lahan serta menjamin tersedia anggaran secara berkelanjutan hingga lahan tersebut selesai dikerjakan pada tahun 2023. Pengadaan lahan untuk peningkatan ekonomi mantan kombatan GAM, Tapol/Napol, dan korban konflik sudah tertuang dalam surat edaran Gubernur pada tahun 2022.
Usman menjelaskan bahwa tahap pertama pengerjaan lahan tersebut sudah masuk ke pengadaan sertifikat, namun dikhawatirkan kondisi di tahun 2023 akan terbengkalai karena tidak tersedianya anggaran pengerjaan lanjutan. Oleh karena itu, KPA Wilayah Meureuhom Daya meminta Pemkab Aceh Jaya untuk mengalokasikan anggaran tahap kedua pengadaan lahan bagi mantan kombatan GAM, Tapol, Napol, dan korban konflik di tahun anggaran perubahan 2023. Anggaran tersebut tidak hanya untuk melakukan rintisan pengukuran lahan tahap disertifikatkan saja, tapi juga untuk pengerjaan lahan agar lahan ini dapat dituntaskan pada akhir tahun ini.[]
