Kritik Direktur Eksekutif WALHI terhadap Proses Monitoring Pertambangan di Aceh yang Kurang Efektif

Direktur Eksekutif WALHI Ahmad Shalihin. (Foto: AJNN)

BANDA ACEH - Ahmad Shalihin, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), mengkritik bahwa proses pemantauan aktivitas pertambangan di Aceh tidak berjalan dengan baik. Bukan hanya sekedar pertambangan ilegal, bahkan menurutnya penertiban terhadap aktivitas pertambangan yang sudah mendapatkan izin saja, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

Akibatnya, praktek ilegal di lapangan masih saja terjadi. Menurut Shaliin, proses koordinasi dalam menjalankan fungsi dan peran masing-masing itu penting. Mulai dari pihak Pemerintah nasional, daerah, maupun penegak hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Kata dia, proteksi lingkungan sudah seharusnya diprioritaskan, sehingga otomatis perlindungan manusia juga terjamin.

"Perlindungan kawasan otomatis melindungi manusia. Jika ekosistem rusak, maka manusia juga rusak," kata Shalihin, saat memberikan tanggapan dalam diskusi Bongkar Mafia Tambang di Aceh, yang digelar Forum Jurnalis Lingkungan di Banda Aceh, pada Kamis, 9 Maret 2023.

Ia mencontohkan, upaya-upaya pelegalan penambangan bagi masyarakat. Seharusnya, kata Shalihin, Pemerintah memastikan wacana ini dapat terlaksana. Juga, pemantauan terhadap pertambangan ilegal harus terus dilakukan. "Kemudian, proses pertanggungjawaban hukum terhadap penambang ilegal harus ditegakkan," ujarnya. 

Shalihin menambahkan ketika Pemerintah menyatakan akan melakukan upaya melegalkan, maka seharusnya ada penyebutan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang menjadi syarat utama dan dasar suatu lokasi dijadikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

"Bukan hanya sekedar disebut-sebut, tetapi mulai dari kebijakan," pungkas Shalihin.[]