Menurut YARA, Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar di Aceh Jaya Merupakan Dampak dari Kerusakan Hutan

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Perwakilan Aceh Jaya, Sahputra (Foto: Durasi)

CALANG - Konflik antara satwa liar dengan manusia di Kabupaten Aceh Jaya belakangan ini semakin marak terjadi. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Teunom, Pasie Raya, Panga, Jaya dan Indra Jaya seringkali menjadi lokasi terjadinya konflik ini. Puluhan hektare tanaman pertanian dan perkebunan milik warga pun menjadi sasaran kawanan gajah liar yang merusaknya.

Selain serangan gajah liar, warga di Aceh Jaya juga harus waspada terhadap ancaman harimau yang memangsa sapi serta buaya yang muncul di beberapa lokasi wisata. Menurut Sahputra, perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di Aceh Jaya, konflik antara satwa dan manusia di daerah tersebut bukanlah hal yang baru.

Sahputra menyebutkan bahwa di awal tahun 2023 ini, sudah terjadi beberapa kasus konflik antara satwa dan manusia di Aceh Jaya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi satwa liar di Aceh Jaya tidak dalam kondisi yang baik, dan hal tersebut tentu akan merugikan masyarakat. Konflik antara satwa dan manusia ini juga tidak bisa dipisahkan dari semakin parahnya kerusakan hutan di Kabupaten Aceh Jaya.

Sahputra mengkritik kebijakan pemerintah terhadap praktik illegal logging, tambang ilegal, dan pembukaan lahan perkebunan di Kabupaten Aceh Jaya. Menurutnya, hal ini menjadi penyebab terjadinya konflik antara satwa dan manusia di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah setempat harus aktif dalam menangani hal tersebut. Pemerintah bisa bekerja sama dengan penegak hukum untuk memberantas praktik illegal logging dan tambang ilegal, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan tegas terkait lahan baru yang tidak merusak hutan tempat tinggal satwa liar.

Sahputra juga meminta agar pemerintah tidak tutup mata terhadap masalah ini. Kasus konflik antara satwa dan manusia seperti ini selalu berdampak buruk pada masyarakat, baik dalam hal harta benda maupun nyawa. Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab dalam menangani masalah ini dan melindungi warganya dari dampak konflik antara satwa liar dan manusia.[]