Permasalahan Indikasi Double Gaji Keuchik di Aceh Jaya Menjadi Sorotan YARA Aceh Jaya

Ketua YARA Aceh Jaya Syahputra. (Foto: Dok. Pribadi)

CALANG - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Jaya menduga adanya indikasi double gaji yang diterima oleh sejumlah keuchik yang merangkap sebagai Penasehat Bumdesma di Kabupaten Aceh Jaya. Kabar ini disampaikan oleh Ketua YARA Aceh Jaya Syahputra dalam sebuah keterangan pada Kamis (23/3/2023).

Menurut Syahputra, terdapat indikasi adanya tumpang tindih anggaran yang diterima oleh para Dewan Penasehat tersebut. Hal ini terjadi karena para dewan penasehat yang ada merupakan Ketua Forum Keuchik di kabupaten Aceh Jaya. Namun, Kepala DPMPKB Aceh Jaya mengklaim bahwa tidak ada Keuchik yang merangkap sebagai Penasehat di Bumdesma.

Syahputra menekankan bahwa siapa saja sebenarnya dapat ditunjuk menjadi dewan penasehat Bumdesma Aceh Jaya. Ia juga mengatakan bahwa indikasi double gaji yang diterima oleh para penasehat ini bukanlah atas nama Apdesi, melainkan atas nama masyarakat gampong.

Ketua Apdesi Aceh Jaya T Ali Munir pun memberikan keterangan terpisah mengenai hal ini. Menurutnya, yang diterima oleh para penasehat di Bumdesma bukanlah gaji, melainkan intensif. Ia mengatakan bahwa besaran intensif ini sudah ditetapkan dalam AD/ART Bumdesma.

Dalam AD/ART Bumdesma yang diperoleh dalam format soft copy, disebutkan bahwa Penasehat merupakan jabatan yang dirangkap oleh kepala desa pendiri. Pasal 11 ayat (1) dan (2) pada AD/ART Bumdesma menyebutkan bahwa Penasihat dijabat secara rangkap oleh para kepala desa dari desa pendiri selanjutnya disebut dewan penasihat. Penasihat ini dikuasakan kepada ketua forum keuchik pada masing-masing kecamatan.

Sedangkan pada pasal 14, disebutkan bahwa para Dewan Penasehat Bumdesma memiliki hak berupa gaji dengan besaran Rp 2.470.000 per bulan. Namun, tidak dijelaskan mengenai intensif yang diterima oleh para penasehat tersebut.

Masih belum diketahui dengan pasti mengenai adanya double gaji atau tumpang tindih anggaran pada para penasehat Bumdesma Aceh Jaya. Namun, dugaan ini tentu memicu perhatian publik terkait dengan transparansi anggaran dan penggunaan dana di lembaga-lembaga pemerintahan. Semoga saja pihak yang berwenang dapat menindaklanjuti dan mengklarifikasi hal ini dengan segera agar tidak menimbulkan spekulasi dan keraguan di kalangan masyarakat.[]