 |
| Puluhan tenaga honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL) kesehatan di wilayah kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe mengadakan pertemuan dengan Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh. (Foto: infoaceh) |
Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk menyampaikan aspirasi para tenaga honorer dan THL terkait kebijakan penerimaan tenaga honorer yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pertemuan itu dibuka oleh Staf Ahli Anggota DPD RI, Mulyadi Syarief, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Haji Uma.
Haji Uma menyatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi serta mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh para tenaga honorer dan THL kesehatan di Lhokseumawe. Ia menegaskan bahwa sebagai anggota DPD RI yang mewakili rakyat dan daerah, ia memiliki kapasitas untuk menerima aspirasi dan menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, ia berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi para Nakes sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang ada.
Setelah penyampaian sambutan oleh Haji Uma, para tenaga honorer dan THL yang hadir secara bergantian menyampaikan aspirasinya melalui masing-masing perwakilan bidang profesi. Salah satu bidan yang mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan aspirasinya mengaku bahwa dirinya berstatus PNS, namun hadir sebagai perwakilan para honorer dan THL di Puskesmas tempat ia bertugas. Ia menyatakan bahwa pengabdian para honorer dan THL sangat luar biasa dengan insentif yang tidak seberapa. Adanya kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah kota tersebut berdampak pada layanan di puskesmas, dan ke depan mereka tidak lagi dapat menerima insentif. Hal ini sangat mempengaruhi para tenaga honorer dan THL, terutama menjelang puasa dan Idul Fitri.
Seorang honorer di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Riana, berharap agar tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun diprioritaskan dan tidak lagi diuji, tetapi langsung diangkat sebagai honor daerah. Meskipun mereka siap untuk tidak digaji tahun depan, mereka berharap dapat menerima Surat Keputusan (SK) tahun mendatang. Riana menyatakan bahwa masih ada sisa honorer kategori 2 di wilayah kerja Pemko Lhokseumawe, dan ia telah sering melakukan mediasi dengan DPRK namun tidak ada titik terang.
Haji Uma terkejut mendengar bahwa masih ada sisa honorer kategori 2 di wilayah kerja Pemko Lhokseumawe.
Ia menegaskan bahwa hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk segera dituntaskan.
Mengakhiri pertemuan, Haji Uma kembali menegaskan bahwa kapasitasnya hanya untuk menampung aspirasi para honorer dan THL kesehatan tersebut, namun ia akan berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai dengan kapasitas dan ketentuan yang berlaku. Ia juga menyarankan agar gerakan advokasi ini dijaga soliditas dan persatuan.
Dalam upaya memperjuangkan hak-hak mereka, para tenaga honorer dan THL kesehatan di wilayah kerja Pemko Lhokseumawe telah melakukan langkah yang tepat dengan menemui Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, Haji Uma. Semoga aspirasi mereka dapat didengar dan mendapat solusi yang tepat dan adil dari pihak berwenang.[]
