Pj Bupati Abdya Minta Masyarakat Awasi Distribusi Gas Elpiji 3 kg

Penjabat Bupati Abdya, Darmansah. (Foto: Humas)

BLANGPIDIE - Penjabat (Pj) Bupati Abdya, Darmansah, meminta masyarakat untuk turut mengawasi indikasi kecurangan dalam distribusi gas elpiji 3 kg. Pengawasan ini dilakukan terkait harga jual serta masalah-masalah lainnya agar pangkalan yang berlaku curang dapat diberikan teguran dan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Diharapkan kita semua bisa sama-sama mengawasi dan melaporkan ke pihak berwenang jika ada pangkalan yang melakukan kecurangan," kata Darmansah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) telah menyurati pihak Pertamina mengenai keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg selama seminggu terakhir. Permintaan akan gas elpiji 3 kg meningkat karena mendekati hari raya Idul Fitri.

"Kita perlu menanggapi hal ini dengan serius. Oleh karena itu, kita langsung mengirim surat kepada Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh atau organisasi mitra resmi Pertamina. Dan surat tersebut sudah mendapatkan respon," ungkap Darmansah.

Menurut respon dari Hiswana Migas, mereka akan melakukan operasi pasar mulai Selasa (18/4/2023) besok di tiga titik, yaitu di Kecamatan Manggeng, Blangpidie, dan Kuala Batee.

Darmansah juga telah memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Abdya untuk memantau pangkalan-pangkalan nakal yang bermain-main dengan harga dan melakukan kecurangan lainnya.

"Kita meminta operasi pasar di sembilan titik, tetapi Pertamina hanya memberikan tiga titik. Namun, kita bersyukur karena ini adalah bentuk respon pemerintah atas keluhan masyarakat," ucapnya.

Ketua Hiswana Migas Aceh, Nahrawi Noerdin, membenarkan bahwa mereka telah membalas surat dari Pj Bupati Abdya terkait keluhan masyarakat terkait kesulitan dalam mendapatkan gas elpiji 3 kg.

"Kita akan melakukan operasi pasar di tiga titik dengan jumlah 1.680 tabung," ujar Nahrawi.

Selain itu, ia juga meminta agar pihak pemerintah turut memantau gerak-gerik para pelaku yang tidak bertanggung jawab dan melakukan kecurangan, seperti menjual gas elpiji 3 kg di atas HET (harga eceran tertinggi), menjual kepada orang mampu, dan bentuk kecurangan lainnya.

"Gas elpiji 3 kg merupakan subsidi pemerintah, jadi harus tepat sasaran dan tidak boleh dimainkan. Pangkalan harus menjual dengan harga yang telah ditentukan pemerintah," tegas Nahrawi.

Ia juga menekankan bahwa harga harus ditempel di pangkalan dengan harga Rp 22.500. "Laporkan jika ada pangkalan yang menjual di atas harga tersebut. Foto pangkalannya dan akan kita teruskan ke Pemerintah dan pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku," tambah Nahrawi.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah dan masyarakat terhadap distribusi gas elpiji 3 kg, diharapkan tidak ada lagi pelaku yang bermain-main dengan harga dan melakukan kecurangan lainnya. Sehingga masyarakat yang membutuhkan gas elpiji 3 kg dapat memperolehnya dengan harga yang sesuai dan tidak merugikan.[]