Haji Uma Minta Pemerintah Pusat Tidak Membebankan Dana Otonomi Khusus Aceh untuk PON 2024
 |
| Haji Uma (H. Sudirman) |
Jakarta, AchehNetwork.com - Senator asal Aceh, Sudirman, yang akrab disapa Haji Uma, menyerukan kepada pemerintah pusat untuk tidak menyandera Aceh dengan membebankan anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp 1,2 triliun untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024.
Haji Uma mengungkapkan keprihatinannya terhadap rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk PON dengan anggaran sebesar itu.
Senator Haji Uma, pada Jumat, 29 September 2023, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat seharusnya memberikan dukungan anggaran yang lebih maksimal, mengingat Aceh dan Sumatera Utara telah ditunjuk sebagai tuan rumah PON 2024 melalui proses bidding.
Namun, Haji Uma memahami bahwa pelaksanaan PON adalah proyek strategis nasional dan harus dipertimbangkan dengan cermat terkait dengan kemampuan anggaran daerah.
Menurut Haji Uma, berdasarkan informasi yang dia terima, situasi anggaran Aceh saat ini sangat berat untuk menanggung beban kekurangan anggaran PON sebesar Rp 1,2 triliun.
Jika Aceh tetap harus memikul beban ini, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah serius, terutama dalam hal pembangunan.
"Dari informasi yang saya peroleh, jika kekurangan biaya PON berkisar Rp 350 hingga Rp 500 miliar, Aceh mungkin masih mampu.
Namun, jika Aceh harus menanggung Rp 1,2 triliun, maka Aceh tidak mampu," tegasnya.
Haji Uma juga mengingatkan bahwa menggunakan dana DOKA untuk PON dapat menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan, yang akan merugikan Aceh secara keseluruhan.
"Kita akan menyurati kementerian terkait mengenai hal ini. Terlebih lagi, kita mendengar janji pemerintah pusat untuk membantu Aceh mencukupi kekurangan anggaran Rp 1,2 triliun melalui alokasi APBN, APBA, dan sumber lainnya. Namun, hingga saat ini, realisasi dari janji tersebut belum terlihat," lanjutnya.
Sebelumnya, Anggota DPR Aceh, Zulfadli, telah mengkritik penggunaan APBA sebesar Rp 1,2 triliun untuk penyelenggaraan PON, yang dianggap merugikan Aceh.
Zulfadli mengungkapkan bahwa usulan anggaran untuk pembangunan venue PON di Aceh mencapai Rp 2,4 triliun, dan hanya sebagian kecil yang ditanggung oleh APBN 2023, sementara sisanya diharapkan dibebankan kepada APBA.
Keputusan ini disebut akan menyedot Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan dapat merugikan masyarakat Aceh serta pembangunan Aceh di masa mendatang.
Pemerintah Aceh, sementara itu, membantah bahwa anggaran sebesar Rp 1,2 triliun itu berasal dari APBA, mengklarifikasi bahwa anggaran tersebut adalah estimasi yang akan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk sponsor, penjualan tiket, parkir, dan pemerintah pusat.(*)
Dapatkan update berita dan artikel menarik lainnya dari Acheh Network di Google News
