Pertarungan Sengit: Investasi Miliaran Dollar dari China di Pulau Rempang Terancam Batal karena Konflik Lahan

Batam, Acheh Network - Konflik memanas di tengah megaproyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, yang berpotensi menggagalkan impian investasi senilai miliaran dolar dari Xinyi Group, perusahaan Tiongkok yang mengkhususkan diri dalam pembuatan kaca dan panel surya.

Para penduduk setempat telah bersikeras menolak direlokasi, sementara Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengungkapkan bahwa keseluruhan proyek ini akan menjadi batal jika lahan yang diperlukan untuk pengembangannya tidak segera tersedia.

Menurut Rudi, deadline penyediaan lahan seluas 2.000 hektar yang akan digunakan untuk proyek ini ditetapkan pada 28 September 2023. Dalam rencananya, di kawasan ini akan dibangun 13 proyek yang ambisius.

Rudi menjelaskan dengan serius, "Jika batas waktu ini tidak dipenuhi, maka investasi senilai miliaran dolar ini mungkin akan mengalir ke tempat lain, bahkan mungkin kembali ke Malaka. Awalnya, proyek ini direncanakan di Malaka, tetapi karena Malaka tidak dapat memenuhi batas waktu yang mereka inginkan, maka proyek ini dipindahkan ke Kota Batam.

Kami hanya memiliki beberapa hari lagi, tim kami bekerja keras untuk menyelesaikan lahan seluas 2.000 hektar ini."

Mengenai dampak jika lahan tersebut tidak tersedia tepat waktu, Rudi menambahkan, "Semua bisa terjadi. Terutama karena isu ini sudah mencapai tingkat internasional."

Xinyi Group, perusahaan Tiongkok yang merencanakan proyek ini, memiliki pabrik kaca terintegrasi terbesar di dunia di Tiongkok dan Indonesia akan menjadi tuan rumah pabrik kaca terbesar kedua mereka.

Total investasi dalam proyek ini mencapai sekitar USD 11,5 miliar atau sekitar Rp 117,42 triliun dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja mencapai 35 ribu orang.

Lanjut Halaman 2

Rudi menjelaskan bahwa kerja sama pengembangan kawasan Rempang telah dimulai sejak tahun 2004. 

Dalam perjanjian tersebut, luas lahan yang akan dikembangkan adalah sekitar 17.600 hektar, yang terdiri dari 10.280 hektar hutan lindung dan 7.572 hektar yang akan digunakan oleh PT MEG untuk investasi.

Pada tahap awal, 2.000 hektar lahan tersebut akan digunakan, dan targetnya adalah selesai pada 28 September 2023.

BP Batam telah menyiapkan lahan relokasi seluas 450 hektar untuk 2.632 kartu keluarga (KK). Di sini, rencananya akan dibangun rumah bagi penduduk dan fasilitas sosial.

Sebelumnya, Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo, menyebutkan bahwa proyek Rempang Eco City baru saja dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan belum dimulai.

Konflik lahan dan penolakan relokasi oleh warga setempat telah menciptakan tantangan yang serius.

Wahyu menjelaskan, "Proyek Rempang Eco City baru saja dimasukkan dalam PSN. Tapi proyek ini belum dimulai, masih dalam tahap persiapan. BP Batam mengetahuinya."

Wahyu menegaskan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan penyelesaian konflik lahan dan relokasi, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.

Sementara kelanjutan proyek ini masih menjadi tanda tanya, satu hal yang pasti adalah bahwa penyelesaian konflik lahan akan menjadi kunci keberhasilannya.(*)

Dapatkan update berita dan artikel menarik lainnya dari Acheh Network di Google News