Wakil Ketua DPR Aceh: Pemerintah Pusat Pilih Kasih dalam Persiapan PON Aceh-Sumut
 |
| Logo PON Aceh-Sumut (Ist) |
Banda Aceh, AchehNetwork.com - Safaruddin, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, mengungkapkan pandangannya terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut.
Ia menduga bahwa pemerintah pusat memiliki kecenderungan pilih kasih dalam hal anggaran untuk acara besar ini.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah Aceh harus menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dengan jumlah yang signifikan, mencapai Rp 1,2 triliun.
"Kita lihat dulu kemampuan kita tahun ini mungkin angkanya tidak mungkin diminta (Rp) 300 miliar," ujar Safaruddin di Banda Aceh, Sabtu.
Informasi mengenai alokasi anggaran ini terungkap dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) untuk persiapan PON 2024.
Dilansir dari AJNN, Safaruddin menjelaskan, "DP nya Rp 300 miliar itu dialokasikan pada perubahan dan sebagian lagi nanti pada APBA 2024."
Kendati demikian, kemampuan anggaran Aceh tahun ini sangat terbatas.
Beberapa aspek yang menjadi prioritas dalam APBA perubahan termasuk pemotongan dana otonomi khusus, dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta pembayaran gaji tenaga kontrak dan guru kontrak di sekolah swasta.
"Oleh karena itu, perlu ada kesepakatan bersama mengenai berapa dana yang diminta oleh pemerintah pusat," tambahnya.
Safaruddin menjelaskan bahwa dana yang diminta oleh pemerintah pusat bukanlah untuk pembangunan fisik, melainkan untuk kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan PON 2024, seperti transportasi.
Meskipun dana tersebut akan diganti, namun seperti dana standby yang akan digantikan oleh pemerintah pusat melalui sumbangan delegasi, pendapatan dari parkir, sponsor, dan sumber lainnya.
"Maka, sebelumnya, kita perlu kesepakatan terlebih dahulu mengenai PON ini. Artinya, kita perlu mengajak pemerintah pusat memahami keterbatasan anggaran Aceh," tegasnya.
Politikus dari Partai Gerindra ini menggarisbawahi pentingnya dialog dan kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjalankan PON dengan sukses dan efisien.(*)
Dapatkan update berita dan artikel menarik lainnya dari Acheh Network di Google News
