24 C
id

Kontroversi Pulau Sipadan dan Ligitan: Sejarah, Klaim, dan Keputusan Mahkamah Internasional

Pulau sipadan dan ligitan, sejarah, sengketa batas negara
Pulau Sipadan dan Ligitan/Foto: berbagai sumber


AchehNetwork.com — Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan dua pulau tak berpenghuni yang pernah menjadi rebutan antara Indonesia dan Malaysia. 


Konflik kepemilikan ini dimulai pada tahun 1969 ketika kedua negara mencoba menetapkan batas landas kontinen, seperti yang dijelaskan oleh Hikmahanto Juwana dalam jurnalnya yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan."

Selama bertahun-tahun, Indonesia dan Malaysia berusaha menyelesaikan masalah tersebut di tingkat pemerintahan, namun selalu menemui jalan buntu. 

Pada tahun 1997, akhirnya kedua negara sepakat untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ).

Indonesia mengklaim memiliki hak atas kedua pulau berdasarkan Perjanjian 1981 antara Inggris dan Belanda. 

Hikmahanto menyebutkan bahwa Indonesia percaya bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah bagian dari wilayah Belanda yang kemudian diwariskan ke Indonesia. 

Di sisi lain, Malaysia berpendapat bahwa Perjanjian 1981 tidak mendukung klaim Indonesia, malah memperkuat klaim Malaysia atas dua pulau tersebut. 

Malaysia juga berargumen bahwa Belanda dan Indonesia telah menelantarkan kedua pulau tersebut.

Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan bahwa "kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan merupakan milik Malaysia," seperti yang tercantum dalam situs resmi ICJ.

Meskipun begitu, konflik ini memunculkan berbagai wacana bahwa Malaysia merebut kedua pulau tersebut dari Indonesia. 

Namun, isu ini dibantah oleh Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG), Ade Komara. 

Menurutnya, pada tahun 1969, Pulau Sipadan dan Ligitan bukanlah wilayah yang jelas milik kedua negara. 

Ade menjelaskan bahwa Indonesia dan Malaysia kemudian mengacu pada peta perbatasan dari zaman penjajahan Belanda-India yang merupakan hasil dari Konvensi 1891, Perjanjian 1915, dan Perjanjian 1928.

"Dari dokumen para pendahulu kami itu sebenarnya posisi Indonesia dan Malaysia ketika berunding, daerah sana itu tidak masuk ke dua pulau," kata Ade pada tahun 2019.

Brigjen TNI Asep Edi Rosidin, Direktur Topografi TNI AD, juga menegaskan bahwa sengketa Pulau Sipadan-Ligitan bukanlah perebutan antara kedua negara.

 "Sebenarnya bukan sengketa, sebenarnya batas itu belum ada, kita sedang mendefinisikan itu. 

Dengan demarkasi itu maka kita akan definisikan, jadi kalau setahu saya tidak ada rebut merebut," ujar Asep.

Asep juga menjelaskan bahwa Inggris telah melakukan budidaya di kedua pulau tersebut, yang kemudian menjadi bukti autentik di mata ICJ. 

"Ternyata yang punya bukti autentik lengkap itu Inggris, jadi Belanda (negara penjajah Indonesia) hanya lewat saja. 

Kalau Inggris sudah lalukan budidaya di situ, jadi Mahkamah Internasional memutuskan berdasarkan bukti otentik itu bahwa Sipadan-Ligitan memang milik mereka," tambahnya.

Konflik ini mengajarkan pentingnya dokumentasi dan bukti autentik dalam penyelesaian sengketa internasional, serta menggarisbawahi kompleksitas masalah perbatasan yang melibatkan sejarah kolonial dan pengakuan hukum internasional.***

ARTIKEL TERKAIT

Terupdate Lainnya

Iklan: Lanjut Scroll