24 C
id

KontraS Soroti Peningkatan Kasus Kekerasan yang Dilakukan Anggota Polri Sebanyak 645 Peristiwa

Kekerasan, Anggota Polri
Ilustrasi/



AchehNetwork.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat adanya 645 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri sepanjang Juli 2023 hingga Juni 2024. 

Kekerasan ini telah mengakibatkan 754 korban luka dan 38 korban tewas.


Dalam siaran pers yang dirilis bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-78, Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa sepanjang periode yang sama, KontraS juga mendokumentasikan 35 peristiwa extrajudicial killing yang menewaskan 37 orang.


 "Jumlah peristiwa extrajudicial killing meningkat dibanding tahun sebelumnya, meskipun jumlah korbannya berkurang," ujar Dimas.



Penindasan Kebebasan Sipil


Selain kekerasan fisik, KontraS mencatat 75 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan sipil. Peristiwa ini meliputi pembubaran paksa sebanyak 36 kali, penangkapan sewenang-wenang sebanyak 24 kali, dan tindakan intimidasi sebanyak 20 kali. 


Dimas menyoroti bahwa tindakan-tindakan ini seringkali dilakukan terhadap warga yang mempertahankan ruang hidup dan menuntut hak-hak mereka, serta warga yang mempraktikkan hak untuk berkumpul secara damai dan mengemukakan pendapat di muka umum.


"Alih-alih menjaga ketertiban dan keamanan, anggota Polri justru menjadi alat untuk membungkam warga," tambah Dimas.



Warisan Budaya Kekerasan


Dimas menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa rezim saat ini masih belum mampu menunjukkan keberpihakan pada hak warga negara.


"Tiga faktor utama yang menyebabkan permasalahan ini adalah warisan budaya kekerasan Orde Baru, minimnya pengawasan dan akuntabilitas, serta ego sektoral antar lembaga penegakan hukum," jelasnya. 


KontraS menilai bahwa profesionalitas dalam penegakan hukum pidana masih menjadi pekerjaan rumah yang genting bagi kepolisian. 


Banyaknya peristiwa salah tangkap dan penangkapan sewenang-wenang menunjukkan bahwa aturan prosedural dan formil hukum pidana sering diabaikan.



Cita-cita Reformasi


"Pada akhirnya, seluruh permasalahan ini menunjukkan bahwa cita-cita untuk menghadirkan institusi Kepolisian yang demokratis yang digaungkan pada awal reformasi belum berjalan secara ideal," kata Dimas. 


Menurutnya, berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi merupakan kenyataan yang harus diterima sekaligus sebagai ‘alarm’ bagi pemerintah dan institusi kepolisian untuk segera berbenah dan melakukan evaluasi.


KontraS menyarankan adanya perbaikan yang konkret dan komprehensif yang harus dilaksanakan segera. 


Fungsi penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban dan keamanan, serta pelayanan masyarakat diharap dapat bertransformasi ke arah yang lebih baik demi mewujudkan cita-cita reformasi.


"Jika kultur kekerasan dan impunitas yang minim akuntabilitas tersebut masih terulang atau bahkan dipertahankan, maka tak berlebihan jika dinyatakan bahwa reformasi polisi yang dicita-citakan masih ilusi," pungkas Dimas.***

ARTIKEL TERKAIT

Terupdate Lainnya

Iklan: Lanjut Scroll