24 C
id

Puluhan Mahasiswa HMI Abdya Gelar Aksi Tuntut Kelancaran Pilkada 2024

HMI Abdya, Unjuk Rasa Abdy
Puluhan Mahasiswa HMI Abdya Gelar Aksi Tuntut Kelancaran Pilkada 2024/


Demo HMI di Gedung DPRK: Seruan untuk Pemilihan Kepala Daerah yang Adil dan Bebas


AchehNetwork.com - Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya), berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat pada Rabu (3/7). 


Mereka mengusung isu keberlangsungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Aksi mereka disambut oleh Pj Bupati Abdya Darmansah, Ketua DPRK Nurdianto, Kejari Bima Yudha Asmara, serta Kapolres Abdya Agus Sulistianto.



Orasi dan Tuntutan: Pemerintah Diminta Serius Jalankan Pilkada


Dalam orasinya, Ketua HMI Cabang Blangpidie, Afan Fajeri, menekankan pentingnya pemerintah memastikan proses Pilkada Abdya berjalan tanpa cacat hukum. 


"Kami meminta agar pemerintah Abdya serius menjalankan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri sehingga proses Pilkada di Abdya sukses dan tidak merugikan masyarakat," ujarnya.



Ancaman Demonstrasi Lebih Besar


Afan Fajeri juga mengancam akan mengerahkan massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak diindahkan.


 "Jika permintaan ini tidak disikapi, maka kami akan menurunkan masyarakat untuk melakukan aksi kembali di gedung DPRK," tegasnya. 


Afan menyebutkan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada saat ini berjalan tanpa pengawasan Panwaslih karena keterbatasan anggaran.



Permintaan Dana Hibah untuk Pengawasan Pilkada


HMI Cabang Blangpidie meminta Pemerintah Abdya untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.9.1/435 SJ dan Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/5252/SJ, tentang pendanaan Pilkada tahun 2024. 


Mereka menuntut pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menganggarkan dana hibah Pilkada dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40 persen, dan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60 persen dari total dana hibah.



Desakan untuk Kesepakatan Anggaran Panwaslih


Afan mengungkapkan bahwa Panwaslih Abdya telah menyusun kebutuhan anggaran sesuai dengan keputusan Bawaslu RI Nomor: 367/HK.01.00/KI/10/2023, tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan Pilkada. 


Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara pemerintah dan Panwaslih Abdya.



Penegasan Komitmen dari Pemerintah


"Kami meminta Pemerintah Abdya berkomitmen menyelesaikan persoalan penganggaran untuk Panwaslih, agar Pilkada di Abdya khususnya tidak cacat hukum," tegas Afan.


 "Kami juga meminta Panwaslih Abdya segera melaksanakan tugasnya sebagai pengawas di Pilkada 2024, mengingat tahapan Pilkada sudah berlangsung dengan konsekuensi apapun," tutupnya.***

ARTIKEL TERKAIT

Terupdate Lainnya

Iklan: Lanjut Scroll