Jubir Pemerintah Aceh: Tangga Rumoh Geudong Akan Tetap Dijadikan Monumen Bentuk Penyelamatan Situs

Tangga bekas Rumoh Geudong (Foto: Kompas)

BANDA ACEH - Sisa-sisa bangunan yang menjadi saksi sejarah pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong telah diratakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie. Saat ini, satu-satunya yang tersisa hanyalah tangga yang terbuat dari semen.

Penghancuran bangunan tersebut juga menuai pro dan kontra. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengungkapkan bahwa bekas tangga Rumoh Geudong akan dijadikan monumen sebagai upaya penyelamatan situs tragedi pelanggaran HAM.

"Keliru jika ada asumsi bahwa Pemerintah akan menghilangkan bekas Rumoh Geudong. Sebaliknya, bekas tangga Rumoh Geudong akan dijadikan monumen sebagai salah satu bentuk penyelamatan situs tragedi pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi saat penerapan Daerah Operasi Militer (DOM)," ujar Muhammad MTA dalam keterangan resminya, pada hari Senin (26/6).

Secara khusus, ia menjelaskan bahwa monumen mini yang sebelumnya dibangun oleh komponen sipil di luar perkarangan lokasi tanah Rumoh Geudong akan dipindahkan dekat tangga yang akan dijadikan monumen.

Selain menjadikan tangga Rumoh Geudong sebagai monumen, Presiden juga berkeinginan mendirikan sebuah masjid di lokasi tersebut. Selain dapat digunakan oleh masyarakat umum, masjid ini diharapkan dapat menjadi pusat koneksi bagi para korban, serta menjadi tempat peringatan tahunan sesuai dengan budaya Aceh yang kuat dengan syariat Islam.

"Oleh karena itu, hal-hal positif seperti ini harus kita pahami bersama sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam mengawal ingatan masyarakat dan korban, serta sebagai kesadaran bagi negara agar hal serupa tidak terulang di masa depan, di mana pun dan kapan pun, terutama di Aceh sendiri," tambahnya.

Muhammad MTA mengajak semua warga untuk memberikan masukan kepada pemerintah, guna memberikan dampak yang baik dan adil. Misalnya, dengan menambahkan pojok museum di lokasi tersebut sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang tragedi yang pernah terjadi.

Pihak Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) telah menerima berbagai masukan dari semua pihak terkait rencana pengembangan kompleks tersebut, termasuk masukan tentang keberadaan masjid yang berdekatan dengan lokasi tersebut.

"Tidak menutup kemungkinan bahwa solusi di masa depan akan menjadikan lokasi tersebut sebagai masjid yang berada di jalur utama Medan-Banda Aceh. Berbagai masukan dari semua pihak akan dipelajari dan dikoordinasikan agar kompleks ini memberikan dampak positif bagi masyarakat," ungkapnya.(*)