24 C
id

Perang di Jalur Gaza Membuat Israel Meratap, 10 Kementerian Diusulkan Tutup

Perang israel hamas
Foto Ilustrasi via Money Kompas


AchehNetwork.com - Perang yang tak berkesudahan antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza terus melanda, menelan korban dari kalangan masyarakat sipil.

Amerika Serikat, dikenal sebagai kekuatan militer terbesar di dunia, dikabarkan memberikan dukungan finansial yang signifikan kepada pasukan Israel selama konflik tersebut.

Menurut laporan dari Al Jazeera, Israel menerima dana perang sekitar 3,8 miliar dolar AS setiap tahunnya dari Amerika Serikat.

Dukungan finansial ini menjadi salah satu faktor yang mempertahankan kekuatan militer Israel dalam konflik di Jalur Gaza.

Perang yang terus berlangsung ini merugikan ekonomi dan kependudukan Israel, mengakibatkan perpindahan massal, penurunan tenaga kerja, dan peningkatan pengeluaran untuk keperluan militer dan keamanan secara keseluruhan.

Kabinet perang Israel pun mengambil keputusan drastis dengan mengubah perekonomian negara tersebut menjadi ekonomi perang sepenuhnya.

Keputusan ini tidak hanya berdampak pada sektor keamanan, tetapi juga memberikan konsekuensi pada produktivitas dan kependudukan di Israel.

Belakangan ini, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengusulkan penutupan 10 kementerian di negaranya karena lonjakan kebutuhan dana perang melawan Hamas.

Beberapa kementerian yang diusulkan untuk ditutup antara lain Kementerian Pemukiman dan Misi Nasional, Kementerian Tradisi Yerusalem dan Yahudi, Kementerian Intelijen, dan beberapa lainnya.

Smotrich juga merekomendasikan kebijakan penghematan, seperti pemotongan dana untuk menutup tuntutan partai politik dengan menghapus subsidi bahan bakar motor, peningkatan pajak rokok, dan pengurangan fasilitas beasiswa untuk studi lanjutan sebesar 5 miliar NIS (New Israel Shekel) atau setara dengan 1,4 miliar dolar AS.

Tidak hanya itu, Kementerian Keuangan mengancam akan merekomendasikan kenaikan pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada hampir semua produk konsumsi, yang saat ini telah mencapai 17 persen, jika tidak ada opsi lain yang dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan dana dalam menghadapi konflik berkepanjangan ini.(*)

ARTIKEL TERKAIT

Terupdate Lainnya

Iklan: Lanjut Scroll