Panglima TNI Didesak Minta Maaf Atas Pernyataan Kontroversial Terkait Partai Aceh oleh Juru Bicara
 |
| Juru bicara Partai Aceh, Nurzahri/Foto: Dok AJNN |
Banda Aceh, AchehNetwork.com - Tensi politik di Provinsi Aceh mengemuka setelah Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Agus Subianto, melontarkan pernyataan yang menyoroti Partai Aceh sebagai potensi pemicu konflik pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri, menekankan perlunya Agus untuk memperbaiki pernyataannya yang dinilai menyesatkan.
Nurzahri mengingatkan Agus bahwa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah mengubur impian kemerdekaan Aceh dari Indonesia.
"Selaku Panglima TNI, Agus Subianto harus meralat pernyataan tersebut. Belajar serta menelaah kembali perkembangan politik di Aceh," tegas Nurzahri dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat, 22 Maret 2024.
Pentingnya pemahaman bahwa Partai Aceh adalah satu-satunya platform bagi mantan pejuang GAM untuk mengutarakan aspirasi politik mereka disampaikan oleh Nurzahri.
Dia menegaskan bahwa GAM telah berkomitmen untuk perdamaian, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Damai Helsinki antara GAM dan Pemerintah Indonesia, demi kemakmuran Aceh di bawah naungan Republik Indonesia.
"Nurzahri menunjukkan bahwa GAM telah mengikuti jalan perdamaian sejak Pilkada 2006. Meskipun menghadapi persaingan dengan partai nasional, proses pilkada dan pemilu di Aceh berlangsung dengan lancar," tambahnya.
Nurzahri juga menyoroti kelihaian politik yang ditunjukkan oleh GAM, yang tercermin dalam dominasi politikus dari partai lokal di pemerintahan dan lembaga legislatif.
Dia menegaskan bahwa proses politik di Aceh berjalan dengan aman dan kondusif, terutama jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Mengenai peristiwa kerusuhan pada 2011-2012, Nurzahri menjelaskan bahwa hal itu terjadi akibat polemik terkait aturan antara Aceh dan Jakarta, bukan disebabkan oleh konflik antarkandidat.
Bahkan ketika Partai Aceh mengalami kekalahan pada Pilkada 2019, mereka menerima hasil tersebut dengan cara yang konstitusional.
“Perjalanan panjang Partai Aceh selama 15 tahun dalam berpartisipasi dalam proses pemilihan di Indonesia seharusnya menunjukkan ketaatan kami terhadap konstitusi. Ini yang seharusnya dipahami oleh Panglima TNI,” pungkas Nurzahri.(*)
Sumber: AJNN
