![]() |
Presiden Vladimir Putin dan komisaris hak anak Rusia Maria Lvova-Belova. (Foto: The Moscow Times) |
Pemberitahuan mengejutkan ini datang beberapa jam setelah berita lain yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perang Rusia di Ukraina, termasuk kunjungan Moskow dari pemimpin China Xi Jinping dan lebih banyak jet tempur untuk pasukan Kyiv.
Lebih dari 16.000 anak Ukraina telah dideportasi ke Rusia sejak invasi 24 Februari 2022, menurut Kyiv, dengan banyak yang diduga ditempatkan di institusi dan panti asuhan. Jaksa ICC, Karim Khan, mengatakan kepada AFP bahwa Putin sekarang dapat ditangkap jika dia menginjakkan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota pengadilan. Dia juga mengatakan bahwa surat perintah penangkapan tersebut "berdasarkan bukti forensik, pemeriksaan dan apa yang dikatakan oleh kedua orang itu."
Pengumuman ICC datang satu hari setelah investigasi PBB menetapkan bahwa pemindahan paksa dan deportasi anak-anak Ukraina oleh Rusia ke daerah-daerah yang berada di bawah kendalinya merupakan kejahatan perang.
Rusia bukan anggota ICC, dan tidak jelas bagaimana ICC berencana untuk menegakkan surat perintah tersebut. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut permintaan untuk mengomentari langkah ICC itu "keterlaluan dan tidak dapat diterima," mengingat Rusia bukan anggota ICC. Lvova-Belova mengatakan bahwa dia berencana untuk tetap melakukan pekerjaannya tidak peduli sanksi apa yang dijatuhkan.
Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, yang kini menjadi wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, menolak langkah ICC dan mengatakan "Tidak perlu menjelaskan di mana kertas ini harus digunakan," mengacu pada surat perintah tersebut, menambahkan emoji tisu toilet.
Ukraina menyambut baik pengumuman ICC, dengan Presiden Volodymyr Zelensky memuji "keputusan bersejarah". Presiden AS Joe Biden menyebut penerbitan surat perintah penangkapan ICC "dibenarkan." Langkah itu "menunjukkan poin yang sangat kuat," katanya kepada wartawan di Gedung Putih, sambil mencatat bahwa Amerika Serikat bukan anggota ICC.
ICC adalah pengadilan terakhir untuk kejahatan yang tidak dapat atau tidak akan dituntut oleh negara-negara, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.[]