Menjaga Kestabilan Bank Aceh: Pandangan Abu Doto, Pakar Perbankan, dan Anggota Pansus BUMA DPRA Mengenai Rekrutmen Dirut BAS

FGD para Pemred tentang pemilihan Dirut Bank Aceh oleh Pj Gubernur Aceh (Foto: KBA One)

BANDA ACEH - Suatu perdebatan viral tentang rekrutmen Direktur Utama Bank Aceh Syariah (BAS) telah terjadi di media baik di Aceh maupun di media nasional. Beberapa pihak menilai bahwa Dirut BAS harus orang Aceh, namun para pakar perbankan justru berpendapat positif jika BAS dipimpin oleh seorang profesional bank tanpa mempertimbangkan asal daerahnya.

Situasi tersebut mengundang Pemimpin Redaksi Media di Aceh yang tergabung dalam Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh untuk mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Agar Bank Aceh Tetap Terjaga" di Kyriad Muraya Hotel pada Rabu, 1 Maret 2023.

FGD dihadiri oleh mantan Gubernur Aceh sekaligus pemegang saham pengendali (PSP), dr. H. Zaini Abdullah atau Abu Doto, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USK, Prof. Mukhlis Yunus sekaligus pengamat ekonomi dan perbankan Aceh, serta Anggota Pansus BUMA DPRA, Azhar Abdurrahman.

Diskusi dipimpin oleh Ketua Forum Pemred Aceh, Nurdinsyam atau Dez, dihadiri oleh 20 pemred media siber dan media cetak. Meskipun suasana diskusi terasa hangat, peserta dan narasumber merasa kedinginan karena AC di ruang Banda Kyriad Muraya nyala hingga 18 derajat Celsius.

Abu Doto berbicara terlebih dahulu dan menceritakan bagaimana upaya dilakukan agar Bank Aceh saat itu yang disebut Bank BPD dapat menjadi Bank Syariah. Sebagai PSP, Abu Doto mengajak seluruh bupati dan walikota sebagai pemilik saham agar setuju dialihkan dari bank umum konvensional menjadi bank Syariah. Semua setuju, tidak ada yang menolak, tetapi ada politisi dan pengusaha yang tidak setuju. Namun, upaya untuk menjadi bank Syariah tetap berjalan.

Abu Doto lupa apakah dalam peraturan bank Aceh disebutkan bahwa Dirut harus orang Aceh. Namun, dia berharap putra Aceh yang memimpin Bank Aceh sebagai kebanggaan orang Aceh. "Yang paling penting dahulu Komut diganti," kata Abu Doto.

Sama seperti Abu Doto, Azhar Abdurrahman sepakat bahwa para komisaris Bank Aceh termasuk Komut harus diganti sehingga siapapun yang menjadi Dirut akan leluasa tanpa intervensi soal teknis bank.

Prof. Mukhlis Yunus menjelaskan bahwa sistem rekrutmen sudah benar secara prosedural, dan saat ini hanya tinggal menunggu RUPS oleh para pemegang saham untuk menentukan Dirut Bank Aceh. "Siapapun yang akan menjadi Dirut, yang penting ada pengawalan dari kita semua," katanya.[]