TNI Mencurigai Partai Lokal Aceh sebagai Saluran untuk Aspirasi Mantan Kombatan GAM, Berpotensi Memicu Konflik
 |
| Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto/ |
AchehNetwork.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dengan tegas menyoroti tingkat kerawanan yang tinggi di Provinsi Aceh menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 mendatang.
Menurutnya, Aceh menjadi salah satu daerah yang rentan terhadap potensi konflik yang signifikan, terutama karena partai lokal di sana dicurigai menjadi alat untuk mengakomodir aspirasi dari mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
"Partai lokal di Aceh diduga menjadi saluran untuk menyalurkan aspirasi para mantan anggota GAM, yang dapat memicu konflik kepentingan antara mereka dengan pihak lain," ungkap Agus dalam sebuah rapat dengan Komisi I DPR pada Kamis, 21 Maret 2024.
Agus juga memperkirakan bahwa Aceh berpotensi mengalami konflik horizontal jika hasil Pilkada tidak memenuhi harapan dari salah satu kandidat.
Selain itu, TNI juga mengawasi upaya menarik massa di Aceh melalui pengibaran bendera bulan bintang yang secara historis terkait dengan GAM.
"Dalam hal ini, tindakan semacam itu bisa menjadi provokasi bagi kelompok lain dan harus diantisipasi sejak dini," tambahnya.
Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa Aceh perlu mendapat perhatian khusus karena terdapat insiden eskalasi selama masa tenang dan pemungutan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebelumnya.
"Selama masa tenang dan pemungutan suara Pemilu lalu, terdapat beberapa insiden di Aceh yang menunjukkan kemungkinan terjadinya situasi serupa pada Pilkada serentak mendatang," jelasnya.
Sebagai upaya mitigasi, satuan TNI di wilayah tersebut akan secara aktif memantau gejala intoleransi dan ketidakharmonisan sosial.
Selain itu, TNI akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait untuk merencanakan kontigensi dalam rangka pengamanan Pilkada.
"Satgas di Papua dan Aceh juga akan lebih aktif dalam melaksanakan pengamanan statis dan mobile guna melakukan pencegahan dini terhadap potensi ancaman bersenjata," tambah Agus.
Sebelumnya, Agus juga telah menyoroti 15 provinsi lainnya dengan tingkat kerawanan yang tinggi menjelang Pilkada serentak 2024, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, serta enam provinsi di Papua.
Kerawanan tersebut meliputi konflik SARA, konflik antar pasangan calon, bentrokan antar pendukung yang fanatik, konflik antar elit politik, konflik di daerah basis partai politik tertentu, hingga konflik bersenjata seperti yang terjadi di Papua.
Selain itu, terdapat enam provinsi lainnya dengan tingkat kerawanan sedang, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
Pilkada serentak 2024 dijadwalkan akan diselenggarakan pada 27 November 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.(*)
