Menhub Setujui Bandar Udara SIM sebagai Pusat Keberangkatan Jamaah Umrah di Indonesia

Menhub Setujui Bandar Udara SIM sebagai Pusat Keberangkatan Jamaah Umrah di Indonesia (Foto: Humas)

Menhub hadir di Aceh bersama Dirjen Perhubungan Udara, Darat, Laut, dan Lainnya serta tiga anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M Daud, Irmawan, dan Ilham Pangestu pada Rakor Pembangunan Sektor Perhubungan Tahun 2023. di Aceh

“Kami sepakat Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) akan dijadikan sebagai keberangkatan jamaah umrah Indonesia bagian barat karena permintaan umrah dari Aceh sangat tinggi,” kata Menko Perhubungan Budi Karya. Rapat pengembangan sektor transportasi Aceh di Gedung Serba Guna Gubernur Aceh pada Jumat (2/3/2023) di Banda Aceh.

Menteri Perhubungan mengatakan Aceh mengambil tindakan. Menurut PJ Gubernur, jumlah jemaah umrah yang keluar dari Bandara Internasional SIM sebelum bencana Covid-2017-2019 terus meningkat.

Pada 2017, 36.972 jemaah umrah berangkat dari Bandara Internasional SIM.

Tahun 2018 naik menjadi 72.593 orang dan kembali di tahun 2019 menjadi 77.670 orang. 

Bahkan di awal Covid 19, di tahun 2020 ini, 4.995 jemaah meninggalkan Bandara Internasional SIM untuk umrah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat Aceh dan luar Aceh untuk pergi umrah dari Aceh yang dikenal dengan Serambi Mekkah cukup besar.

PJ Gubernur Achmad Marzuki mengusulkan agar Bandara Internasional SIM dijadikan sebagai pusat keberangkatan umrah di Indonesia, bagus sekali dan mengajak biro perjalanan di Aceh dan luar Aceh untuk fokus pada keberangkatan calon jamaah haji Aceh, kata Budi Karya.  

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan sengaja mengundang seluruh Kepala Eksekutif dan Direktur Kementerian Perhubungan dalam rapat koordinasi pembangunan sektor transportasi yang akan digelar di Aceh pada 2023.

Selain itu, tiga anggota Komisi mitra kerja Kementerian Perhubungan V DPR RI, Ruslan M Daud, Irmawan dan Ilham Pangestu hadir dalam rakor ini.

Kehadiran para CEO dan Manager pada Rakor Pembangunan Sektor Perhubungan Aceh 2023 untuk lepas landas Aceh Hasil koordinasi yang dipimpin oleh PJ Gubernur Achmad Marzuki ini akan dicatat dan dipantau bersama untuk percepatan pembangunan dengan usulan-usulan prioritas. Hasil industri transportasi Aceh dapat langsung dinikmati oleh masyarakat Aceh.

Misalnya, Aceh menindaklanjuti usulan gubernur yang meminta Kementerian Perhubungan mengizinkan Bandara Internasional SIM sebagai hub keberangkatan umrah di Indonesia bagian barat.

Kami baik-baik saja. Tapi minta perusahaan travel untuk menambah jumlah jemaah agar penerbangan umrah dari Aceh ke Madinah atau Mekkah bisa ditingkatkan dari seminggu sekali menjadi dua atau tiga kali seminggu," kata Menhub.

Selain itu, PJ Gubernur juga meminta penambahan rute dan frekuensi penerbangan perintis Aceh dari dua kali seminggu menjadi enam kali, menambah satu kali penerbangan terlebih dahulu. 

Kemudian menanyakan tentang pintu masuk kapal ke Pelabuhan Kuala Langsa, Langsa, dan menggalinya hingga kedalaman 9 meter untuk memungkinkan kapal kargo seberat 15.000 ton masuk ke Dermaga Kuala Langsa untuk mengirimkan berbagai barang untuk dibawa ke luar negeri, yang juga disetujui oleh Dewan Menteri. .

Selain itu, Pemerintah Aceh meminta Kementerian Perhubungan untuk membangun dry port di Bandara Bener Meriah agar ekspor kopi dan produk sayuran lainnya dapat ditangani melalui Bandara Bener Meriah Rembele, kami juga menyetujuinya. Kedua tempat ini akan kita kunjungi pada tanggal 8 Februari 2023.

Selain itu, pemerintah Aceh meminta agar tiga pelabuhan di Aceh, yakni pelabuhan Krueng Geukuh Lhokseumawe, Malahayati, Aceh Besar, dan Kuala Langsa dioptimalkan dengan penambahan alat bongkar muat seperti crane, troli, kapal tunda, dan breakboat tanggapan menteri. positif

Budi mengatakan, kami mengikuti acara Aceh usulan PJ Gubernur Achmad Marzuki untuk mempercepat ekspor impor barang melalui laut, udara dan darat. Menteri Perhubungan Budi Karya juga berharap pelabuhan dan bandara Aceh dengan fasilitas yang memadai dapat dimanfaatkan melalui kegiatan ekspor impor barang yang bekerjasama dengan pengusaha lokal dan non-Aceh. Misalnya Pelabuhan Sabang dan lainnya.

“Kami siap membantunya jika ada masalah perizinan dan perangkat lain yang belum tersedia,” kata Budi Karya. 

Usai pernyataan dan tanggapan terhadap drama Aceh atas permintaan PJ Gubernur Achmad Marzuki, Kementerian Perhubungan memberikan waktu kepada anggota DPR RI Aceh V untuk menanggapi.

Ruslan M. Daud mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perhubungan Budi Karya yang bersedia hadir dalam rapat koordinasi pembangunan transportasi 2023 di Aceh.

Saran dan usulan, kata Ruslan M. Daud, dalam pengalokasian dana untuk pembangunan sektor transportasi akan sedikit banyak membantu Aceh, terutama untuk optimalisasi pengoperasian bandara, laut dan pelabuhan darat.

Misalnya, Aceh memiliki banyak pelabuhan dan bandara, namun operasionalnya menurun sejak pandemi Covid.

"Saya minta Kemenhub kembali maksimalkan agar operasional penerbangan dan bongkar muat barang ekspor impor di pelabuhan kembali ramai," ujarnya. Sementara itu, Robby Irza, Kepala Biro Pengembangan Sekretariat Daerah Aceh, menanyakan kelanjutan pembangunan kereta api di Aceh dan pengoperasian pelabuhan Lamteng dan pelabuhan Pulo Aceh-Ulee Lheue.

Robby menyarankan kepada Menteri Perhubungan agar KMP Papuyu yang singgah di dua pelabuhan dikonsentrasikan di pelabuhan Lamteng agar bahan baku bisa dikirim dari Lamteng ke Banda Aceh pada pagi hari untuk dijual.

Menteri Perhubungan Budi Karya menjawab pertanyaan dari Kepala Dinas Pembangunan Aceh dan menyatakan bahwa berdasarkan saran dan usulan tersebut, ia meminta Dirjen Darat dan Dirjen Pelayaran untuk mengikuti usulan tersebut.[]