Dugaan Etnis Rohingya sebagai Korban Human Trafficking Terungkap dalam Rakor Tim Pora Aceh

Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) Provinsi Aceh mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Grand Permata Hati, Banda Aceh pada Selasa (14/3/2023). (Foto: Dok. Kanwil Kemenkumham Aceh)

BANDA ACEH - Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) Provinsi Aceh mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Grand Permata Hati, Banda Aceh pada Selasa (14/3/2023) dengan tema "Koordinasi dan Langkah Konkret Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi Aceh". Rakor ini diikuti oleh 33 peserta yang tergabung dalam Tim Pora Aceh, termasuk para pejabat terkait dari Pemerintah Aceh, Kepolisian, TNI, Kejati Aceh, dan seluruh Kepala Imigrasi Aceh.

Dalam Rakor tersebut, terungkap bahwa pengungsi etnis Rohingya yang sering terdampar di Aceh melalui laut diduga sebagai bagian dari kasus human trafficking atau perdagangan manusia jaringan internasional. Seluruh peristiwa datangnya para pengungsi Rohingya tersebut diketahui telah terkoneksi dengan jaringan internasional di luar negeri, khususnya di Bangladesh.

Hasil Rakor tersebut disampaikan dalam bentuk laporan atensi pimpinan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, BOD pada Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Laporan atensi pimpinan tersebut ditutup secara tertulis oleh Kepala Divisi Keimigrasian Aceh, Filianto Akbar.

Dalam laporan atensi pimpinan tersebut, terdapat saran untuk memberikan tempat penampungan pengungsi di sebuah pulau yang terisolir untuk penempatan seluruh pengungsi Rohingya di Aceh. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak bisa melarikan diri dari tempat penampungan, dan memudahkan penanganan terhadap mereka. Selain itu, saran tersebut juga dimaksudkan agar pengungsi Rohingya tidak merugikan masyarakat Aceh dan negara Indonesia secara umum.

Kesuburan Aceh sebagai salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Bangladesh membuat Aceh menjadi titik masuk bagi para pengungsi Rohingya. Namun, pemerintah dan masyarakat Aceh perlu memperhatikan aspek-aspek keamanan dan kemanusiaan dalam menangani kasus pengungsi Rohingya yang terdampar di wilayah Aceh.[]