Aceh Dapat Bagian Hibah Sebesar 1,5 T dari Program SKALA untuk Pengurangan Kemiskinan

Rapat Teknis Sosialisasi Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) dan Pembentukan Komite Program Provinsi (Provincial Program Commite) SKALA tahun 2023-2026 di Ruang Potensi Daerah Lantai III Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. (Foto: tangkapan layar)

BANDA ACEH - Provinsi Aceh akan mendapatkan bagian dari dana hibah Australia senilai Rp 1,5 triliun untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Sementara sisanya akan diperuntukkan bagi tujuh daerah lainnya di Indonesia dengan tujuan yang sama. Program ini ditandai dengan penandatanganan Subsidiary Arrangement (SA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk kegiatan akselerasi layanan dasar melalui Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) pada tanggal 30 Maret 2023.

Pelaksanaan kegiatan SKALA akan diatur oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Anggaran sebesar AUD 160 juta atau setara dengan Rp 1,5 triliun akan dibagi dalam dua fase, yaitu fase I (Januari 2023 - Desember 2026) dan fase II (Januari 2027 - September 2030).

Kegiatan SKALA di Aceh diawali dengan pelaksanaan Rapat Teknis Sosialisasi Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar dan Pembentukan Komite Program Provinsi SKALA tahun 2023-2026. Acara ini digelar di Ruang Potensi Daerah Lantai III Kantor Gubernur Aceh pada Rabu, 10 Mei 2023.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Bustami Hamzah mengatakan bahwa SKALA adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar yang bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antardaerah melalui penguatan efisiensi dan efektivitas kebijakan dan tata kelola desentralisasi.

Pelaksanaan kegiatan SKALA akan diawasi oleh Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu yang fokus pada penguatan pengelolaan keuangan publik, standar pelayanan minimal, pengarusutamaan gender, dan inklusi sosial, serta penguatan pengelolaan sistem informasi untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan berbasis data.

Tim Leader SKALA, Petrarca Karetji, menambahkan bahwa SKALA juga akan berupaya meningkatkan jangkauan dan dampak dari berbagai program kemitraan Australia-Indonesia sebelumnya seperti ACCES, LOGIKA, ANTARA, AIP-D, dan KOMPAK. Tujuannya adalah untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia melalui ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

Petrarca Karetji menyatakan bahwa Pemerintah Aceh telah melakukan upaya yang bagus dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, SKALA akan terus mendukung dengan menyediakan layanan yang menyeluruh, terutama bagi masyarakat yang rentan seperti perempuan dan penyandang. Ia juga menambahkan bahwa program ini akan melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta berbagai lembaga yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan wilayah di Aceh.

SKALA merupakan salah satu program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan layanan dasar di daerah tertinggal. Program ini akan diawasi oleh pihak-pihak terkait seperti Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu, dan dilaksanakan melalui dua fase, yaitu fase I dan fase II.

Aceh akan mendapatkan bagian dari dana hibah senilai Rp 1,5 triliun untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Pelaksanaan kegiatan SKALA di Aceh diawali dengan pelaksanaan Rapat Teknis Sosialisasi Program dan Pembentukan Komite Program Provinsi SKALA pada tanggal 10 Mei 2023. Program ini juga akan berupaya meningkatkan jangkauan dan dampak dari berbagai program kemitraan Australia-Indonesia sebelumnya.(*)