Proyek PUGaR di Aceh Utara Terbengkalai dengan Dana Miliaran Rupiah

Gudang garam nasional di kawasan Kecamatan Lapang, Aceh Utara yang dibangun dengan dana miliaran rupiah, terbengkalai. (Foto: tangkapan layar aceh.tribunnews)

LHOKSUKON - Proyek pengembangan usaha garam Rakyat (PUGaR) di kawasan Kecamatan Lapang, Aceh Utara, yang seharusnya menjadi harapan baru, kini menjadi mimpi buruk. Dana miliaran rupiah dari APBN Tahun 2018 yang dianggarkan untuk proyek tersebut ternyata terbuang percuma.

Anggaran PUGaR tersebut berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Utara kepada koperasi. Namun, sayangnya, program ini tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Kementerian.

Informasi yang kami peroleh dari masyarakat setempat mengungkapkan bahwa aset bergerak dan tidak bergerak yang dihibahkan oleh Kementerian tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan sebagiannya terbengkalai.

Salah satu contohnya adalah alat berat jenis Excavator mini, yang seharusnya digunakan untuk kegiatan operasional proyek dan memiliki nilai ratusan juta rupiah. Sayangnya, alat tersebut kini hanya tergeletak dalam gudang garam nasional karena sudah rusak. Warga sekitar mengungkapkan bahwa sebelumnya Excavator tersebut disewakan kepada pihak tertentu demi keuntungan pribadi.

Selain itu, mobil truk yang seharusnya digunakan untuk pengangkutan garam saat ini juga digunakan untuk keperluan di luar usaha garam. Bahkan, kendaraan roda tiga yang seharusnya mengangkut garam dari lokasi ke gudang juga disewakan kepada pihak tertentu yang tidak memiliki kaitan dengan usaha garam.

Gudang yang dibangun pada tahun 2019 di Desa Matang Tunong sebagai tempat penyimpanan garam kini terbengkalai. Sebagai gantinya, gudang tersebut digunakan sebagai kandang ternak dan dipenuhi dengan kotoran lembu. Padahal, dana yang digunakan untuk membangun gudang tersebut mencapai Rp 2,5 miliar berdasarkan data LPSE Aceh Utara.

Selain itu, ada juga aset lain yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung program tersebut, yaitu tempat untuk alat timbangan. Namun, kondisi proyek yang sudah terhenti membuat aset-aset ini tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan awalnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Utara, Syarifuddin ST, mengakui adanya bantuan dana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencapai belasan miliar rupiah untuk proyek PUGaR di Kecamatan Lapang. Namun, menurut Syaruddin, proyek PUGaR tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana karena terjadi bencana alam, seperti angin kencang, yang menyebabkan produksi garam terhenti. Meskipun demikian, aset yang telah dihibahkan oleh Kementerian masih dapat digunakan atau disewakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan usaha garam atau perikanan.

Syarifuddin menekankan bahwa aset tersebut tidak boleh dijual, namun perawatan tetap diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dan kegunaannya. Mengenai kelanjutan program PUGaR, Syarifuddin mengatakan bahwa hal tersebut sangat bergantung pada keinginan masyarakat. Apabila masyarakat berkeinginan, pihaknya akan mengajukan proposal pengembangan usaha tersebut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kondisi proyek PUGaR di Kecamatan Lapang, Aceh Utara, yang mengalami kebuntuan ini menjadi suatu kekecewaan bagi masyarakat. Harapan mereka untuk mengembangkan usaha garam yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan terhenti akibat pengelolaan yang kurang baik. Terbengkalainya aset yang bernilai miliaran rupiah merupakan suatu kerugian yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan baik.

Diharapkan pihak terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, dapat melakukan evaluasi terhadap pengelolaan proyek PUGaR ini dan mengambil langkah yang tepat untuk memperbaiki situasi saat ini. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan usaha ini juga penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan proyek di masa mendatang.

Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi pihak-pihak terkait dan tidak terulang di proyek-proyek selanjutnya. Kesungguhan, transparansi, dan pengelolaan yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam mengembangkan usaha garam rakyat dan mewujudkan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan.(*)