KPA Tolak Pengalihan Fungsi Rumoh Geudong di Aceh: Dugaan Penghilangan Sejarah dan Pelanggaran HAM
 |
| Lokasi Rumoh geudong yang telah diratakan (Foto: Sinar Pidie) |
Azhari mencurigai adanya usaha untuk menghilangkan bukti sejarah dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di lokasi tersebut. Oleh karena itu, KPA dengan tegas menolak keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengubah fungsi Rumoh Geudong menjadi bangunan masjid.
"Dengan tegas kami menolak pengalihan fungsi bukti sejarah ini," ungkap Azhari Cage dalam keterangan tertulis pada Kamis, 22 Juni 2023.
Azhari menjelaskan bahwa KPA tidak menentang pembangunan masjid itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh keberadaan dua masjid di daerah tersebut yang sudah memadai sebagai tempat ibadah bagi masyarakat setempat.
"Jika dipaksakan, maka jamaahnya akan terbagi-bagi dan tidak mencukupi," tambahnya.
Oleh karena itu, Azhari meminta agar Presiden Jokowi tidak mendirikan masjid di lokasi tersebut, melainkan mengubahnya menjadi museum dan sekolah. Azhari menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sebelumnya telah mengakui Rumoh Geudong, Simpang KKA, dan Jambi Kupok sebagai bukti sejarah pelanggaran HAM pada 11 Januari 2023.
Jika Presiden bersikeras untuk mendirikan masjid, Azhari menyarankan agar dibangun di tempat lain. Azhari menyimpulkan bahwa ada maksud tersembunyi dalam menghilangkan sejarah dan bukti pelanggaran HAM oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Oleh karena itu, ia mendesak Jokowi agar tidak mencampuri dan mengganggu sejarah yang ada di Aceh.
"Karena itu, KPA dengan tegas meminta agar tidak mencampuri atau mengganggu bukti sejarah yang ada di Aceh, baik yang berhubungan dengan sejarah baik maupun sejarah kelam," tegasnya.
Azhari juga menekankan bahwa pada 19 Juni yang lalu, KPA telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk menolak pembangunan masjid di lokasi Rumoh Geudong. Azhari melihat adanya upaya untuk mengubah fungsi sejarah yang ada di Aceh.(*)
