24 C
id

Pj Gubernur Aceh Berhalangan Hadir pada Rapat Paripurna Rancangan KUA dan PPAS 2024: Kekecewaan dan Harapan Legislatif

Pj Gubernur Aceh, Rapat Paripurna, Rancangan KUA, Rancangan PPAS, Anggaran 2024, Kekecewaan
Ketua Fraksi PPP DPRA, Ihsanuddin MZ. (Dok. Serambinews.com)
Banda Aceh - Senin (21/8/2023) menjadi saksi rapat paripurna penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Rencana Pengeluaran dan Pendapatan Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 di Aceh.

Namun, acara ini menghadapi kendala karena Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, berhalangan hadir.

Meskipun Sekda Aceh, Bustami Hamzah, diutus sebagai perwakilan, keputusan ini mengecewakan Ketua Fraksi PPP di DPRA, Ihsanuddin MZ.

"Hari ini kecewa karena undangan sudah beredar semua. Kami hadir dengan penuh semangat, cukup kuorum, tapi tiba-tiba beliau tidak hadir. Kami sangat kecewa pada hari ini," ungkap Ihsanuddin dalam pernyataannya usai rapat paripurna.

Ihsanuddin menjelaskan bahwa semua fraksi telah bersepakat untuk menggelar rapat paripurna sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) beberapa waktu lalu.

Namun, Tata Tertib (Tatib) DPRA menegaskan bahwa penyerahan rancangan KUA-PPAS harus dilakukan oleh Kepala Pemerintah Aceh, yaitu Gubernur Aceh.


"Sebagai acuan kami, BAB X Pasal 169 Tatib menyatakan bahwa DPRA membahas kebijakan rancangan umum APBA tahun anggaran berikutnya dan disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh dalam rapat paripurna," jelasnya.

Keberhalangan Pj Gubernur menyebabkan kelumpuhan dalam jalannya rapat paripurna.

Rasa kekecewaan juga dirasakan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Nurdiansyah Alasta.

Ia bahkan meminta agar rapat paripurna ditunda hingga Pj Gubernur Achmad Marzuki dapat hadir. Sementara Ketua Fraksi PAN, Fuadri, menegaskan bahwa rapat paripurna ini dijalankan sesuai Tatib DPRA yang mengacu pada kehadiran Gubernur.

Fuadri juga menyatakan pemakluman terkait ketidakhadiran Pj Gubernur.

Namun, ia meyakini bahwa Achmad Marzuki tetap bertanggung jawab terhadap Aceh.

"Hari ini, KUA dan PPAS diserahkan, mungkin beliau memiliki halangan atau kesibukan. Kami memaklumi. Kami berharap beliau hadir di masa depan," ungkapnya.

Fuadri menambahkan bahwa waktu dapat diatur kembali untuk mendapatkan jadwal yang tepat. 

"Semoga beliau dapat berkomunikasi dengan ketua DPRA. Kami berharap Gubernur dan Ketua DPR hadir. Lembaga ini mewakili pemerintahan di Aceh," tutupnya dengan harapan.(*)

Sumber: Serambinews.com

Dapatkan update berita dan artikel menarik lainnya dari Acheh Network di GOOGLE NEWS

ARTIKEL TERKAIT

Terupdate Lainnya