Di Sidang Dewan HAM PBB, Menlu Menyebutkan Jokowi Menyesali 12 Pelanggaran HAM Indonesia Di Masa Lalu

 

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L. P. Marsudi (Foto Kemenlu)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L. P. Marsudi mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada masa lalu. Hal ini disampaikan oleh Retno dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss pada Senin (27/2/2023).

Retno menekankan bahwa mengakui kesalahan dan pelanggaran HAM masa lalu adalah penting untuk mencegah hal yang sama terjadi di masa depan. Indonesia memiliki keberanian untuk mengakui pelanggaran HAM dan berkomitmen untuk merehabilitasi korban, tanpa mengesampingkan penyelesaian hukum.

Penguatan aspek pencegahan akan berkontribusi terhadap perlindungan HAM yang lebih kuat. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan afirmatif, akses setara terhadap kesempatan dan sumber daya, dan mekanisme untuk mencari keadilan oleh korban.

Dalam sidang tersebut, Retno juga menyampaikan bahwa Dewan HAM PBB harus beradaptasi dengan tantangan HAM terkini dan terus berbenah diri. Imparsialitas, transparansi, dan dialog harus menjadi ruh utama Dewan HAM. Saling tuding dan pemberlakuan standar ganda tidak akan menghasilkan solusi.

Sidang tersebut bertepatan dengan Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Retno menegaskan bahwa deklarasi harus meneguhkan komitmen semua negara untuk menegakkan HAM. Deklarasi selama ini terus menginspirasi transformasi menuju dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif.

Dalam kunjungan ke Jenewa, Retno juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara/pihak, yaitu Norwegia, Belgia, Swiss, Palestina, Finlandia, Prancis, Maladewa, Iran, dan Komisioner Tinggi HAM. Pertemuan-pertemuan bilateral membahas isu-isu perdagangan dan investasi, keketuaan Indonesia di ASEAN, tindak lanjut kesepakatan G20, serta isu-isu yang menjadi perhatian bersama seperti Myanmar, Afghanistan, dan Palestina.

Retno menambahkan bahwa pentingnya kerja sama yang erat untuk mewujudkan dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif. Tidak boleh ada sikap acuh atau berdiam diri. Semua negara harus bekerja keras secara bersama-sama dan melakukan hal yang lebih baik lagi.[]