Ketua Umum Partai Demokrat Soroti Proyek Mercusuar Pemerintahan Jokowi: Utang Bertambah 3 Kali Lipat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: CNNIndonesia)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti proyek-proyek infrastruktur era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai terlalu banyak menguras anggaran negara. AHY juga menilai proyek-proyek tersebut hanya bersifat mercusuar dan tidak berdampak pada rakyat kecil.

Menurut AHY, keuangan negara Indonesia tidak terkelola dengan baik, sehingga mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah ekonomi yang rumit. Anggaran negara yang terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur hanya mengakibatkan kenaikan utang Indonesia tiga kali lipat. Ia menambahkan bahwa di awal tahun 2023, utang Indonesia mencapai Rp. 7.733 triliun.

Proyek infrastruktur Jokowi yang menjadi fokus pemerintahan meliputi pembangunan jalan tol, jalan non-tol, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi. Jokowi bercita-cita untuk membangun infrastruktur sebagai fondasi bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain.

Dalam catatan CNNIndonesia.com, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menargetkan selesai membangun 17 ruas jalan tol sepanjang 410 km tahun ini. Beberapa contoh proyek tol tersebut adalah jalan tol Jabodetabek sepanjang 101,6 km, jalan tol non-trans sepanjang 115,8 km, dan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 192,4 km. Beberapa bandara yang masih dalam proses pembangunan atau akan dibangun antara lain Bandara Kediri, Bandara Nabire Baru, dan Bandara Bali Utara.

Proyek kereta api seperti kereta api akses Bandara Baru Yogyakarta-Kulon Progo dan Kereta Api Jakarta-Surabaya juga menjadi fokus pemerintah. Pemerintah juga berencana membangun dan mengembangkan sejumlah pelabuhan seperti Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Likupang, dan Pelabuhan Patimban. Semua proyek bandara, pelabuhan, dan kereta api ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN).

Meskipun proyek-proyek tersebut merupakan proyek strategis nasional, AHY tetap menilai bahwa proyek-proyek tersebut hanya bersifat mercusuar dan tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Menurut AHY, jika proyek-proyek tersebut dihentikan, maka akan lebih baik bagi rakyat kecil karena mereka juga yang akan menanggung hutang lewat pajak yang mereka bayar.[]