Dugaan Penyalahgunaan Bansos di Bener Meriah Dilaporkan ke Kejaksaan: Penyelidikan Terkait Penyaluran Dana DTU dan DID Tahun 2022

Kasi Pidsus Kejari Bener Meriah, Aulia. (Foto: tangkapan layar)

BANDA ACEH - Suwandris Zeta, seorang penduduk Kabupaten Bener Meriah, telah melaporkan dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (Bansos) di wilayah tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Laporan tersebut mencakup dugaan penyalahgunaan dana Program Perlindungan Sosial Dukungan Dunia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, ada pula dugaan penurunan tingkat inflasi melalui pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas menggunakan Dana Insentif Daerah pada Tahun Anggaran 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Laporan ini mengindikasikan bahwa data penerima bansos tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati Bener Meriah, serta terdapat dugaan penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan program tersebut.

Menghadapi hal tersebut, Kejati Aceh telah meneruskan kasus ini kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bener Meriah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Agus Suroto, Kepala Kejari Bener Meriah, melalui Kasi Pidsus bernama Aulia, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah membentuk tim penyelidikan.

"Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran DTU dan DID tahun 2022," ujar Aulia pada hari Minggu, 28 Mei 2023.

Ia juga menyampaikan bahwa untuk mendalami laporan tersebut, pihaknya telah memanggil beberapa SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) dan pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

"Kami sedang melakukan pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan," tambahnya.

Dari hasil penelusuran, terungkap bahwa anggaran DID tahun 2022 sebesar Rp8,9 miliar hanya terealisasi sekitar 58 persen. Sementara itu, dana DTU sebesar Rp2,2 miliar terealisasi sebanyak 90 persen.(*)