Proyek Bendungan Krueng Pase di Aceh Utara Mangkrak, Komisi IV DPRK Lakukan Advokasi

Proyek dengan nilai kontrak puluhan miliar bersumber dari APBN, dikerjakan PT Rudy Jaya asal Jawa Timur.(Foto:tangkapan layar/pikiran rakyat)

LHOKSUKON - Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara dari Komisi IV yang membidangi masalah infrastruktur, baru saja mengunjungi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I di Banda Aceh terkait proyek pembangunan Bendungan Krueng Pase yang mangkrak sejak tahun 2021 lalu. Proyek ini memiliki nilai kontrak puluhan miliar dan bersumber dari APBN dengan pelaksanaan oleh PT Rudy Jaya asal Jawa Timur.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperjuangkan permasalahan pembangunan bendungan Krueng Pase yang mangkrak, serta memperoleh informasi mengenai sejauh mana tahapan pembangunan bendungan tersebut, ucap Anggota Komisi IV, Zulkifli, dalam wawancara dengan media pada Minggu (07/05/2023).

Dari hasil kunjungan tersebut, BWS menyampaikan bahwa proyek pembangunan bendungan mangkrak karena ada masalah dengan rekanan yang melaksanakan proyek tersebut. Oleh karena itu, pihak BWS telah memutuskan kontrak dengan perusahaan rekanan proyek tersebut.

Saat ini, BWS berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan bendungan dengan cara melakukan penunjukan langsung terhadap salah satu perusahaan yang dianggap profesional dan mampu oleh pihak BWS untuk menyelesaikan proyek bendungan tersebut.

Hal ini menjadi harapan bagi warga di sembilan kecamatan di Kabupaten Aceh Utara yang selama tiga kali musim atau sejak 2021 gagal menanam padi karena tidak dapat mengairi sawah dari irigasi Krueng Pase.

Lokasi proyek Bendungan Krueng Pase berada di perbatasan Desa Leubok Tuwe Kecamatan Meurah Mulia dan Desa Maddi Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara.

Proyek multiyears atau tahun jamak ini ditender oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera I Aceh pada tahun 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp44,8 miliar dari APBN. Namun hingga bulan Mei 2023, proyek tersebut masih mangkrak dan terkesan dibiarkan begitu saja.(*)